Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi karya martin sanchez

Salam #MasBro #MbakBro

Berikut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi


Logo Garuda Merah

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.O1.07/MENKES/248/2O2O
TENTANG
PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH
KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KABUPATtrN BEKASI,
DAN KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa data yang ada menunjukkan telah teiadi peningkatan dan penyebaran kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok,
Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, perlu dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, guna menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OIa tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O1B tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1B Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2O19 COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

  5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2O15 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 59);

  6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penangguiangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

  7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O ter.tang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2OI9;

  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 326);

<

p style=”text-align: center;”>MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KABUPATEN BEKASI, DAN KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU
Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19).

KEDUA
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

KETIGA
Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

KEEMPAT
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 202O
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TERAWAN AGUS PUTRANTO


<

p style=”text-align: center;”>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi karya martin sanchez

Peraturan yang terkait
UU
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehata >> Unduh
Kepres
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran Corona Virus Sebagai Bencana Nasional >> Unduh
KepMen
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239 Tentang PSBB DKI Jakarta; >> Unduh
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi >> Unduh
5. Pembatasan Pada Kendaraan Pribadi dan Umum >> Unduh
6. Penetapan PSBB Versi Kepolisian >> Unduh
PerMen
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB >> Unduh
PerGub
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang PSBB >> Unduh
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi >> Unduh
PerWal
10. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 338 Tahun 2020 Tentang PSBB >> unduh
PerBup
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang PSBB >> unduh
Lembaga

12. OJK Update No. 09-SPI/2020 Tentang PSBB >> Unduh

Ada juga yang nanya
KepMen Kesehatan 01 Tahun 2020 Tentang Corona, Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSSB, Provinsi Dki Jakarta, Corona Virus Disease 2019, COVID-19, Peraturan Gubernur, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran Corona Virus Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Gubernur, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang PSBB, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi

Google mesin mencarinya
kekitaan adalah sumbernya
Disini #MasBro #MbakBro bisa meminta dicariin informasi apapun … hmm yang positif
Silahkan ngobrol sama kita ya.

Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.

Sumber tulisan
corona.jakarta.go.id dibaca 18:00 WIB pada hari Rabu tanggal 08 April 2020

17 tanggapan pada “Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi”

  1. Pingback: Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran Corona Virus Sebagai Bencana Nasional - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  2. Pingback: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  3. Pingback: Daftar Peraturan Tentang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  4. Pingback: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  5. Pingback: Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 338 Tahun 2020 Tentang PSBB - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  6. Pingback: Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang PSBB - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  7. Pingback: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang PSBB - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  8. Pingback: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  9. Pingback: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  10. Pingback: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  11. Pingback: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  12. Pingback: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  13. Pingback: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  14. Pingback: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di

  15. Pingback: Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional - Jasa SEO Jakarta Indonesia

  16. Pingback: Jasa SEO Jakarta Indonesia #SEO Peraturan Bank Indonesia

  17. Pingback: Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/6/PBI Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah - Jasa SEO Jakarta Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *