Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

penyebab traffic website turun drastis

Salam #MasBro #MbakBro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank
Ditetapkan : 20 April 2020
Berlaku : 20 April 2020
Status : Belum Diubah/Dicabut
Status Dasar Hukum : Telah Diubah/Dicabut


SALINAN 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 /POJK.03/2020 

TENTANG 

PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis 

untuk Penanganan Permasalahan Bank; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253); 

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5872); 

– 1 – 

– 2 – 

  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN 

BANK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud 

dengan: 

  1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak, yang terdiri dari bank umum 

konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan 

rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, dan kantor 

cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 

  1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat 

BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

  1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS 

adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

– 3 – 

  1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR 

adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

  1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya 

disingkat BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

  1. Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank 

yang selanjutnya disebut Perintah Tertulis adalah perintah 

secara tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan kepada Bank untuk melakukan maupun 

menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, 

dan/atau integrasi. 

  1. Penggabungan adalah Penggabungan sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, 

integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat 

dan bank pembiayaan rakyat syariah. 

  1. Peleburan adalah Peleburan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, 

dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank 

pembiayaan rakyat syariah. 

  1. Pengambilalihan adalah Pengambilalihan sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, 

integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat 

dan bank pembiayaan rakyat syariah. 

– 4 – 

  1. Integrasi adalah Integrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, 

dan konversi bank umum. 

  1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 

disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, 

dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank 

pembiayaan rakyat syariah. 

  1. Pihak Utama Bank adalah pemegang saham pengendali, 

anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. 

Pasal 2 

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah 

Tertulis kepada Bank untuk: 

  1. melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 

dan/atau Integrasi; dan/atau 

  1. menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 

dan/atau Integrasi. 

BAB II 

BANK YANG DIBERIKAN PERINTAH TERTULIS 

Pasal 3 

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada 

Bank yang memenuhi kriteria: 

  1. Bank yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa 

Keuangan mengalami permasalahan keuangan yang 

dapat mengganggu kelangsungan usaha atau dinilai 

tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang atau 

akan dihadapi; dan/atau 

– 5 – 

  1. Bank dengan pemegang saham pengendali yang tidak 

memiliki kemampuan untuk melakukan upaya 

penguatan Bank. 

(2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada 

Bank yang memenuhi kriteria: 

  1. tingkat kesehatan BUK atau BUS setelah menerima 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 

dan/atau Integrasi, paling rendah Peringkat 

Komposit 3 (PK-3); 

  1. tingkat kesehatan BPR setelah menerima 

Penggabungan atau Peleburan, paling rendah Cukup 

Sehat; atau 

  1. tingkat kesehatan BPRS setelah menerima 

Penggabungan atau Peleburan, paling rendah 

Peringkat Komposit 3 (PK-3). 

BAB III 

TINDAK LANJUT PERINTAH TERTULIS 

Pasal 4 

(1) Bank yang diberikan Perintah Tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun rencana tindak 

untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis. 

(2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat rangkaian proses dan jadwal 

pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 

dan/atau Integrasi sampai dengan Penggabungan, 

Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi berlaku 

efektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, 

atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank 

perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. 

(3) Bank yang diberikan Perintah Tertulis menyampaikan 

informasi perkembangan pelaksanaan rencana tindak 

– 6 – 

untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

(4) Bank yang diberikan Perintah Tertulis wajib 

melaksanakan dan menjaga kelancaran proses 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau 

Integrasi sesuai dengan rencana tindak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

(5) Bank dan/atau Pihak Utama Bank yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau 

ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran 

tertulis. 

(6) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan/atau ayat (4), Bank dikenai sanksi 

administratif berupa: 

  1. bagi BUK atau BUS, penetapan BUK sebagai BPR 

atau BPRS, atau BUS sebagai BPRS berdasarkan 

keputusan Otoritas Jasa Keuangan; atau 

  1. bagi BPR atau BPRS, penghentian sementara 

sebagian kegiatan usaha BPR atau BPRS. 

(7) Dalam hal Pihak Utama Bank telah dikenai sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan 

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan/atau ayat (4), Pihak Utama Bank dapat 

dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai 

pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama 

lembaga jasa keuangan. Pasal 5 

Persyaratan dan tata cara Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, dan/atau Integrasi yang dilaksanakan oleh 

Bank sebagai tindak lanjut Perintah Tertulis sesuai dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, 

peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank 

umum, atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

– 7 – 

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank 

perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, 

kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini. 

Pasal 6 

(1) Persyaratan dan tata cara yang diatur lain dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5: 

  1. Bank dapat melaksanakan pengumuman ringkasan 

rancangan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, dan/atau Integrasi pada surat 

kabar harian berbahasa Indonesia dengan 

menginformasikan bahwa rincian ringkasan 

rancangan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat diakses 

pada situs web Bank. 

  1. Bank dapat menyelenggarakan RUPS dan/atau rapat 

lain yang terkait dengan proses Penggabungan, 

Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi 

melalui tatap muka dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 

  1. Dalam hal penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat 

lain dilakukan melalui tatap muka dengan 

memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, Bank harus menetapkan 

lokasi penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain 

yang terkait dengan proses Penggabungan, 

Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi di 

wilayah negara Republik Indonesia. 

  1. Pelaksanaan klarifikasi untuk penilaian kemampuan 

dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama Bank 

hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 

dan/atau Integrasi, dapat dilakukan melalui tatap 

muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

– 8 – 

  1. Penyampaian dokumen dan/atau persyaratan 

administratif dalam proses perizinan dan/atau 

laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, dan/atau Integrasi secara daring 

dapat dilakukan Bank melalui sarana surat 

elektronik (e-mail) resmi yang ditujukan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal sistem perizinan 

dan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 

belum tersedia. 

  1. Bank wajib menatausahakan dokumen dan 

persyaratan administratif yang disampaikan secara 

daring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf e. 

  1. Bank wajib menyampaikan dokumen terkait 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 

dan/atau Integrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, 

integrasi, dan konversi bank umum, atau Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan 

rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, tanpa 

perlu disertai dengan permohonan izin 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 

dan/atau Integrasi. 

(2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f dan/atau huruf g dikenai 

sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

(3) Pihak Utama Bank yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan/atau 

huruf g dapat dikenai sanksi administratif berupa 

larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi 

pihak utama lembaga jasa keuangan. 

– 9 – 

Pasal 7 

(1) Penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank 

yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sebagai tindak lanjut 

Perintah Tertulis terhadap saham Bank hasil 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau 

Integrasi, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank yang 

terlibat dalam Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. 

(2) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penilaian dan konversi saham 

ditetapkan berdasarkan penilaian yang wajar dari Bank 

yang menerima Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. 

Pasal 8 

Bank berstatus perusahaan terbuka yang diberikan Perintah 

Tertulis untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, 

Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat 

dikecualikan dari kewajiban mengenai keterbukaan terhadap 

Bank berstatus perusahaan terbuka dengan persetujuan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 9 

(1) BUK atau BUS yang diberikan Perintah Tertulis untuk 

melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, dan/atau Integrasi, dapat dikecualikan 

dari ketentuan mengenai: 

  1. kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia; 
  2. kepemilikan saham bank umum; dan/atau 
  3. batas waktu pemenuhan modal inti minimum, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai konsolidasi bank umum. 

– 10 – 

(2) Dalam hal BPR atau BPRS yang diberikan Perintah 

Tertulis untuk melakukan maupun menerima 

Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pengambilalihan, 

berada dalam beberapa provinsi yang berbatasan 

langsung, jaringan kantor BPR atau BPRS tetap dapat 

dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR 

atau BPRS yang telah berdiri. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

– 11 – 

Salinan ini sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1 Direktorat Hukum 1 Departemen Hukum 

ttd Wiwit Puspasari 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 April 2020 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd WIMBOH SANTOSO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 April 2020 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 106 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 /POJK.03/2020 

TENTANG 

PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK 

  1. UMUM Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi 

terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk 

menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, 

telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan. 

Dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Pasal 23 

ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan mengatur kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk 

memberikan Perintah Tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk 

melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi 

dan/atau konversi, maupun menerima Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, Integrasi dan/atau konversi, yang bertujuan untuk: 

– 2 – 

  1. menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi 

terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau 

  1. menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas 

sistem keuangan. 

Kedua kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa 

Keuangan untuk memberikan Perintah Tertulis kepada Bank baik untuk 

melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, dan/atau Integrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 

ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan, dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan 

khususnya stabilitas perbankan nasional. Adapun aktivitas konversi tidak 

diikutsertakan sebagai bagian dari Perintah Tertulis kepada Bank, 

mengingat konversi merupakan tindakan mengubah izin usaha kantor 

cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi izin usaha 

bank umum dalam upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing 

industri perbankan nasional. 

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan, Undang-Undang yang mengatur kewenangan Perintah Tertulis 

dan tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, 

tetap berlaku. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut, Otoritas Jasa 

Keuangan mempunyai pilihan kebijakan selain yang telah diatur dalam 

Undang-Undang dimaksud. 

– 3 – 

Lebih khusus, Perintah Tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 

ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi salah satu alternatif tindakan pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan yang merupakan tindakan antisipasi (forward looking), dari 

beberapa alternatif lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menjaga stabilitas 

sistem keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. 

Dengan tanpa mengesampingkan sanksi pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan, pelanggaran terhadap ketentuan Perintah Tertulis dapat dikenai 

sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan 

yang menjadi dasar mekanisme dan tata cara pelaksanaan Perintah Tertulis 

untuk penanganan pemasalahan Bank dalam suatu Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan. 

  1. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 Cukup jelas. 

Pasal 2 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada Bank untuk 

melakukan Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada 

Bank untuk diambil alih oleh Bank lain. 

– 4 – 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada Bank untuk 

menerima Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada 

Bank untuk mengambil alih Bank lain. 

Pasal 3 Kriteria Bank untuk diberikan Perintah Tertulis mempertimbangkan 

kondisi individual bank (idiosyncratic) dan kondisi ekstern yang akan 

mempengaruhi kinerja dan kondisi keuangan Bank sehubungan 

dengan: 

  1. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 

memberikan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan, 

dan/atau 

  1. kondisi lain yang dapat menyebabkan ancaman krisis ekonomi 

dan/atau stabilitas sistem keuangan. 

Ayat (1) 

Huruf a Cukup jelas. 

Huruf b 

Pemegang saham pengendali yaitu pemegang saham 

pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat 

dan bank pembiayaan rakyat syariah. 

Yang dimaksud dengan upaya penguatan Bank antara lain: 

  1. a) menambah atau menjaga tingkat permodalan dan/atau 

likuiditas Bank dalam level yang memadai; dan/atau 

  1. b) melakukan upaya konsolidasi sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

konsolidasi bank umum. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tingkat kesehatan BUK atau BUS” 

adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 

– 5 – 

tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank 

umum syariah dan unit usaha syariah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tingkat kesehatan BPR” adalah 

tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai tata cara 

penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “tingkat kesehatan BPRS” adalah 

tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat 

kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah. 

Pasal 4 Cukup jelas. 

Pasal 5 Cukup jelas. 

Pasal 6 Ayat (1) 

Huruf a Bagi BUK atau BUS, pelaksanaan pengumuman pada surat 

kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 

nasional. 

Huruf b Memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui media 

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media 

elektronik lain. 

Huruf c Cukup jelas. 

Huruf d Memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui video 

konferensi atau media tatap muka elektronik lain. 

– 6 – 

Huruf e 

Penyampaian secara daring melalui sarana surat elektronik 

(e-mail) resmi ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

sebagaimana alamat penyampaian secara luring yang diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan 

konversi bank umum, atau Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank 

pembiayaan rakyat syariah. 

Huruf f Kewajiban Bank untuk menatausahakan dokumen dan 

persyaratan administratif berupa fisik dokumen (hard copy). 

Huruf g Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 Ayat (1) 

Bank yang akan melakukan dan Bank yang menerima 

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi 

dapat mempertimbangkan kesepakatan penilaian dan konversi 

saham berdasarkan: 

  1. nilai pasar wajar; atau 
  2. hasil penilaian intern Bank atau penilaian pihak ketiga yang 

independen. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 Cukup jelas. 

Pasal 9 Cukup jelas. 

– 7 – 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6493 


Unduh >> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

Peraturan yang terkait
UU
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana >> Unduh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehata >> Unduh
PP
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional >> Unduh
PerPres
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 >> Unduh
Kepres

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran Corona Virus Sebagai Bencana Nasional >> Unduh
KepMen
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan >> Unduh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan >> Unduh

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239 Tentang PSBB DKI Jakarta; >> Unduh
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 248 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi >> Unduh
Pembatasan Pada Kendaraan Pribadi dan Umum >> Unduh
Penetapan PSBB Versi Kepolisian >> Unduh
PerMen
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB >> Unduh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 >> Unduh
PerGub

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang PSBB >> Unduh
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 Tentang PSBB Bogor Depok Bekasi >> Unduh
PerWal
Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 338 Tahun 2020 Tentang PSBB >> unduh
PerBup
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang PSBB >> unduh
Lembaga
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank >> Unduh
OJK Update No. 09-SPI/2020 Tentang PSBB >> Unduh

Bidang Peraturan lainnya …
Corona

Ada juga yang nanya
Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSSB, Provinsi Dki Jakarta, Corona Virus Disease 2019, COVID-19, Peraturan Gubernur, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang PSBB,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank, Peraturan, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank, Penanganan Permasalahan Bank, Permasalahan Bank, Bank,

Google mesin mencarinya
kekitaan adalah sumbernya
Disini #MasBro #MbakBro bisa meminta dicariin informasi apapun … hmm yang positif
Silahkan ngobrol sama kita ya.

Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.

Sumber tulisan
ojk.go.id dibaca 18:00 WIB pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *