berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, Gaji Menteri Koordinator Bidang Hukum negara saat ini diberikan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan.

“Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan,” tulis Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, dikutip Kamis (22/2/2024).

Artikel ini telah tayang di Idntimes.com dengan judul “Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto”.

Fasilitas

Selain membahas Gaji Menteri kita akan membahas fasilitas:

Fasilitas Menjadi Menteri di Indonesia:

1. Gaji dan Tunjangan:
   • Pemerintah menetapkan gaji pokok untuk Menteri dan memberikan tunjangan tambahan untuk mendukung kinerja mereka.
2. Akomodasi:
   • Diberikan rumah dinas.
3. Transportasi:
   • Fasilitas transportasi resmi, termasuk kendaraan dinas beserta sopir, untuk mendukung tugas-tugas dinas mereka.
4. Fasilitas Keamanan:
   • Mendapatkan pengawalan keamanan dari aparat kepolisian.
5. Fasilitas Kesehatan:
   • Akses kepada layanan kesehatan yang baik, termasuk perawatan medis di rumah sakit pemerintah atau fasilitas kesehatan lainnya.
6. Perjalanan Dinas:
   • Fasilitas untuk perjalanan dinas, termasuk tiket pesawat dan akomodasi selama menjalankan tugas resmi di dalam dan luar negeri.
7. Tim Staf:
   • Diberikan Staf PNS.
8. Anggaran Operasional:
   • Mendapatkan anggaran untuk operasional kementerian.
9. Fasilitas Rapat dan Kegiatan:
   • Akses kepada ruang rapat dan fasilitas lain untuk mendukung kegiatan resmi dan pertemuan dengan pemangku kepentingan.
10. Jaringan dan Koneksi:
    • Kesempatan untuk membangun jaringan dengan pemimpin, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak penting di dalam dan luar negeri.

Persyaratan

Syarat menjadi Menteri Indonesia:

Selain membahas Gaji Menteri:

1. Warga Negara Indonesia:
   • Calon Menteri harus merupakan warga negara Indonesia yang sah.
2. Pendidikan:
   • Minimal lulusan S1 di bidang hukum atau disiplin ilmu terkait. Pendidikan lanjutan (S2/S3) di bidang hukum atau kebijakan publik seringkali menjadi nilai tambah.
3. Pengalaman Kerja:
   • Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum, pemerintahan, atau organisasi yang relevan.
4. Kemampuan Manajerial:
   • Mampu memimpin dan mengelola kementerian serta berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain.
5. Kompetensi di Bidang Hukum:
   • Memahami peraturan perundang-undangan, kebijakan hukum, dan isu-isu terkini yang berkaitan dengan hukum dan juga perundang-undangan di Indonesia.
6. Integritas dan Etika:
   • Memiliki Etika dan juga Nama yang Baik
7. Kemampuan Berkomunikasi:
   • Keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan juga sektor swasta.
8. Kemampuan Analitis:
   • Mampu menganalisis masalah hukum dan juga kebijakan secara kritis serta merumuskan solusi yang tepat.
9. Dukungan Politik:
   • Mendapat Dukungan dari Partai
10. Usia:
    • Tidak ada usia, Namun pengalaman yang cukup.

FAQ:

1. Berapa gaji Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia?

Gaji Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat ditetapkan oleh pemerintah dan saat ini berkisar di angka tertentu, disertai dengan tunjangan dan fasilitas lainnya.

2. Apakah gaji Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat sudah termasuk tunjangan?

Ya, gaji Menteri Koordinator biasanya sudah termasuk berbagai tunjangan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, dan fasilitas lainnya.

3. Apa saja tunjangan yang diterima oleh Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat?

Selain Tunjangan pokok, Koordinator menerima tunjangan jabatan, fasilitas transportasi, akomodasi, dan akses layanan kesehatan.

Sumber:

https://www.gramedia.com/best-seller/gaji-menteri/#google_vignette

https://antikorupsi.org/id/article/gaji-menteri-dan-pejabat-duh-enak-dan-tak-enaknya-ditanggung-negara

panen4d

panen4d

panen4d