Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?

Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) maupun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mendeskripsikan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan aturan perubahannya.

Di dalam KUHP, pencemaran nama baik tersebar pada beberapa pasal, yaitu :

  1. Pencemaran secara lisan ada pada (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
  2. Pencemaran secara tertulis ada pada (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
  3. Fitnah ada pada pasal (311 KUHP)
  4. Penghinaan ringan ada pada (Pasal 315 KUHP)
  5. Pengaduan palsu/fitnah ada pada (Pasal 316 KUHP)
  6. Persangkaan palsu (318 KUHP)
  7. Penghinaan kepada orang hang sudah meninggal ada pada (Pasal 320-321 KUHP).

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat bisa nya diakses Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.

Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dapat diuraikan sebagai berikut :

Setiap orang penyebar bisa menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana jika penyebar bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut.

Mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat bisa diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik. Unsur ini sudah terpenuhi jika konten tersebut bisa diakses oleh sebagai pihak dan diketahui oleh umum.

Di dalam pelaksanaanya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, sehingga diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut, sehingga harus korban itu sendiri yang mengadukannya kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih dibawah umur atau dalam perwalian.

Pada dasarnya, pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya merupakan delik aduan absolut, sehingga agar perbuatan pencemaran nama baik tersebut dapat diproses secara hukum, harus ada pengaduan dari korban secara langsung.

Namun, berdasarkan pedoman implementasi UU ITE yang diterbitkan bersama oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika muatan yang didistribusikan merupakan sebuah kenyataan, maka perbuatan tersebut bukan delik pidana berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *